Keberadaan pusat kesehatan hewan atau puskeswan fondasi penting sebelum berbicara pembiayaan layanan kesehatan hewan secara kolektif.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Francine Widjojo mendukung rencana pemerintah provinsi untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan hewan melalui skema seperti “BPJS Hewan” dan pemasangan microchip pada hewan. Namun legislator Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengingatkan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Jakarta agar terlebih dulu memenuhi kewajiban menyediakan layanan dasar yang memadai bagi pemelihara hewan di Jakarta.
Menurut Francine, jangan sampai layanan dasar untuk kesehatan hewan justru diabaikan karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta beralih ke program-program baru. “Saat ini, baru ada satu pusat kesehatan hewan atau puskeswan yang melayani hewan domestik, seperti kucing dan anjing,” ujar Francine dalam keterangan pada Ahad, 8 Juni 2025.
Padahal, kata Francine, keberadaan puskeswan merupakan fondasi penting sebelum berbicara pembiayaan layanan kesehatan hewan secara kolektif. “Kami tidak bisa bicara soal jaminan kesehatan hewan, sementara puskeswan yang biaya layanannya lebih terjangkau oleh masyarakat baru ada satu. Sampai sekarang pun belum bisa melayani gawat darurat 24 jam,” tutur Francine.
